Pakar Siber Dukung Pernyataan Dasco soal Medsos Toxic, Dinilai Ancam Ketahanan Nasional
Pakar Siber Dukung Pernyataan Dasco soal Medsos Toxic, Dinilai Ancam Ketahanan Nasional. Ilustrator : Viralterkini.id Viralterkini.id, JAKARTA – Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenai ruang media sosial (medsos) yang semakin toxic dan dipenuhi caci maki mendapat dukungan dari kalangan pakar keamanan siber. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan etika komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas sosial.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, mengatakan situasi ruang digital di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR.
Menurut Pratama, dengan lebih dari 190 juta akun aktif di Indonesia, platform digital sangat rentan dimanfaatkan untuk penyebaran disinformasi, propaganda, hingga polarisasi masyarakat.
“Algoritma platform digital secara struktural dirancang untuk memaksimalkan engagement, sehingga konten provokatif cenderung mendapat distribusi lebih besar. Ini memperkuat fenomena echo chamber yang berujung pada delegitimasi institusi negara dan meningkatnya distrust terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Pratama dalam analisisnya, Jumat (6/3/2026).
Kegaduhan Medsos Dinilai Ganggu Fokus Pembangunan
Menanggapi kekhawatiran Dasco bahwa masyarakat sipil saat ini cenderung tidak kompak akibat perdebatan di media sosial, Pratama menilai fenomena tersebut memang berdampak negatif bagi ruang publik.
Ia menjelaskan, serangan personal, ujaran kebencian, hingga hoaks di media sosial sering kali memaksa pemerintah menghabiskan energi komunikasi hanya untuk merespons isu yang tidak substansial.
“Situasi ini menciptakan noise atau kebisingan informasi yang tinggi, sehingga pesan kebijakan strategis sulit dipahami masyarakat. Kegaduhan digital yang terus berlangsung dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan dan program kesejahteraan,” tegasnya.
Perlu Tata Kelola Medsos yang Lebih Tegas
Pratama menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpeluang mengambil langkah intervensi untuk menata ruang digital agar lebih sehat.
Salah satunya dengan memperketat moderasi konten melalui kerja sama dengan penyedia platform digital seperti Meta, TikTok, dan X.
Ia menilai langkah tersebut bukan hal baru, karena sejumlah negara maju telah menerapkan kebijakan serupa. Di kawasan Eropa misalnya, regulasi Digital Services Act mewajibkan platform digital besar untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam memoderasi konten berbahaya.
Intervensi Tidak Boleh Represif
Meski mendukung adanya penguatan regulasi, Pratama mengingatkan agar kebijakan yang dibuat tidak sampai membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan intervensi harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah berupaya membungkam kritik publik.
“Regulasi yang terlalu represif justru akan memicu resistensi publik dan meningkatkan kritik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Sebagai solusi komprehensif, CISSReC mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penghapusan konten bermasalah (takedown), tetapi juga membangun ekosistem digital yang sehat.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat, transparansi algoritma platform, serta penguatan kapasitas negara dalam memantau operasi informasi manipulatif.
“Dengan begitu, ruang digital Indonesia tetap terbuka sebagai ruang demokrasi, sekaligus terlindungi dari penyalahgunaan,” pungkas Pratama. (ma)
Pos terkait
Popular Mingguan
