MKMK Periksa Adies Kadir Secara Tertutup, DPR Dinilai Tak Bisa Intervensi

waktu baca 3 menit

Kamis, 19 Feb 2026 13:57 26 Arthur

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna. Kredit Foto: Dok. MK

Viralterkini.id – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mendengarkan keterangan Hakim Konstitusi terlapor, Adies Kadir, dalam sidang pendahuluan yang digelar Kamis, (19/2026).

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyampaikan bahwa rangkaian pemeriksaan sudah dimulai sejak 12 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan para pelapor.

Sidang Digelar Tertutup Sesuai Aturan Mahkamah Konstitusi

Rapat Permusyawaratan Hakim Tentukan Nasib Perkara

Setelah mendengar keterangan Adies Kadir, tiga anggota MKMK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup.

Palguna Tegaskan Tidak Boleh Ada Intervensi terhadap MKMK

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Palguna menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun terhadap kewenangan MKMK dalam menangani laporan etik terhadap Adies Kadir.

“Ini bukan sikap pribadi saya, melainkan sikap MKMK. Sepanjang menyangkut kewenangan kami, tidak boleh ada satu lembaga pun yang mengintervensi, termasuk hakim konstitusi yang mengangkat kami,” kata Palguna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Substansi Laporan Tidak Bisa Dibuka ke Publik

Palguna menegaskan bahwa MKMK tidak dapat mengungkapkan substansi laporan maupun temuan yang sedang diperiksa karena hal tersebut menyangkut sumpah jabatan dan hukum acara persidangan MKMK.

Menurutnya, membuka materi pemeriksaan ke publik justru akan melanggar prinsip independensi majelis.

MKMK Tolak Permintaan DPR untuk Hentikan Pemeriksaan

MKMK juga menolak permintaan sejumlah anggota Komisi III DPR agar laporan etik terhadap Adies Kadir dihentikan sebelum masuk tahap pemeriksaan lanjutan.

Palguna menyatakan bahwa penghentian perkara sejak awal tidak dibenarkan oleh hukum acara MKMK.

“Kami tidak bisa serta-merta menghentikan perkara sejak awal sebagaimana diminta, karena hukum acara MKMK tidak mengatur demikian,” tegasnya.

Soedeson Tandra Pertanyakan Prosedur Formil Laporan

Penolakan tersebut disampaikan Palguna saat menanggapi permintaan anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra.

Soedeson mempertanyakan keputusan MKMK menerima laporan etik terhadap Adies Kadir karena laporan diajukan ketika Adies belum resmi dilantik sebagai hakim konstitusi.

Ia menilai laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

“Persoalan utamanya adalah perkara itu seharusnya ditolak karena tidak memenuhi prosedur,” ujar Soedeson dalam rapat bersama MKMK.

DPR Nilai Adies Dilaporkan Sebelum Dilantik sebagai Hakim MK

Soedeson juga mempersoalkan kewenangan MKMK yang memeriksa dugaan pelanggaran etik terhadap seseorang yang saat itu belum berstatus hakim konstitusi.

Menurutnya, MKMK seharusnya hanya memeriksa etik hakim yang telah resmi dilantik, bukan peristiwa sebelum pengangkatan.

Polemik Pencalonan Adies Kadir Kembali Menguat

Adies Kadir merupakan Hakim Konstitusi usulan DPR yang dilaporkan ke MKMK sehari setelah pelantikannya pada 5 Februari 2026.

Laporan tersebut muncul di tengah polemik proses pencalonannya yang dinilai dilakukan secara mendadak.

Adies Gantikan Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi

DPR mengusulkan Adies Kadir untuk menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas pada 3 Februari 2026.

Namun, keputusan tersebut menuai sorotan karena sebelumnya DPR telah menetapkan Inosentius Samsulsebagai calon hakim MK dari unsur DPR sejak pertengahan 2025.

Komisi III DPR Panggil MKMK untuk Klarifikasi Laporan Etik

Merespons polemik tersebut, Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum memanggil MKMK untuk memberikan penjelasan terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Adies Kadir.

Pemanggilan itu dilakukan guna memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip independensi lembaga peradilan. (**)