Menuju 2026 Bersih dan Melayani, Kemenkum Papua Barat Teguhkan Zona Integritas

Viralterkini.id, Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas melalui penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Kanwil Kemenkum Papua Barat, Manokwari, Senin (19/1/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dukungan Tak Surut dari WNI di Jepang, Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Takluk dari Spanyol di ICC 2026

71 M Ary K

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, menegaskan bahwa penandatanganan komitmen tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan wujud kesungguhan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Komitmen ini harus dijaga secara konsisten dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi tolok ukur utama kinerja kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sahata.

Ia menambahkan, Tahun 2026 menjadi fase krusial untuk memastikan pelaksanaan Zona Integritas benar-benar berjalan nyata di lapangan. Karena itu, seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua Barat diminta memperkuat budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Komisi IV DPR RI Soroti 191 Ribu Hektare Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

119 M Ary K

Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Amus Atkana, menekankan pentingnya komitmen institusi pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Menurutnya, negara telah memberikan mandat kepada lembaga pengawas untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Semangat Zona Integritas yang dibangun Kementerian Hukum harus diwujudkan dalam pelayanan sehari-hari, bukan hanya di atas kertas,” kata Amus.

Ia menjelaskan, pembangunan Zona Integritas tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur agar mampu melayani masyarakat secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab.

Amus juga menilai Tahun 2026 sebagai momentum penting bagi Kanwil Kemenkum Papua Barat untuk membuktikan keseriusan dalam menjalankan seluruh komitmen dan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (**)