Menu MBG Dikeluhkan, Pemkab Jember Turun Tangan
Kredit Foto: ANTARA Viralterkini.id, Jatim – Pemerintah Kabupaten Jember membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini muncul setelah banyak wali murid menyampaikan keluhan terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang layak.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa pengawasan ketat menjadi keharusan karena jumlah SPPG di wilayahnya telah mencapai ratusan titik.
“Saya menginstruksikan pembentukan Satgas pengawas agar seluruh dapur menjalankan prosedur dengan benar. Jumlah SPPG di Jember sudah ratusan, sehingga pengawasan harus lebih disiplin,” ujar Fawait dalam keterangan tertulis di Jember, Jumat (27/2/2026)
Satgas Pantau Dapur dan Laporkan Pelanggaran
Fawait menjelaskan bahwa Satgas akan memantau langsung operasional setiap dapur SPPG, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga kesesuaian menu dengan standar gizi.
Ia menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar atau sengaja menurunkan kualitas menu akan menerima sanksi tegas. Pemerintah daerah akan mengajukan rekomendasi penindakan kepada Badan Gizi Nasional.
“Jika ada dapur yang bermain-main dengan menu, kami tidak akan ragu merekomendasikan tindakan tegas ke BGN,” katanya.
Pemda Siap Tanggung Jawab dan Cari Solusi Cepat
Fawait menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia meminta seluruh kendala di lapangan segera dilaporkan kepadanya agar pemerintah daerah dapat mencari solusi cepat tanpa saling menyalahkan kebijakan nasional.
“Itu tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya ingin SPPG di Jember menjadi contoh nasional dalam distribusi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujarnya.
Ratusan SPPG Jadi Pilar Program MBG di Jember
Menurut Fawait, keberadaan ratusan SPPG di Jember bukan sekadar menjalankan program kesehatan, tetapi juga membangun fondasi baru bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan.
Pemerintah daerah terus mengevaluasi pelaksanaan Program MBG yang melibatkan jaringan dapur produksi di berbagai kecamatan.
“Skala program ini sangat besar. Ratusan SPPG beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi ribuan siswa. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Jember,” ucapnya.
Dua Dampak Utama: SDM dan Ekonomi Lokal
Fawait menyoroti dua manfaat utama dari keberadaan SPPG di Kabupaten Jember.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pengawasan ketat, setiap SPPG memastikan anak-anak menerima asupan protein dan nutrisi seimbang untuk mendukung kecerdasan serta pertumbuhan fisik.
Kedua, penguatan ekonomi lokal. Operasional SPPG menyerap bahan baku dari petani, peternak, dan pedagang pasar di sekitar dapur.
Aktivitas tersebut menciptakan perputaran uang di tingkat desa dan memperkuat ekonomi masyarakat.
“Program MBG lewat ratusan SPPG memberi harapan baru. Kami tidak hanya mengisi perut anak-anak dengan makanan sehat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi hingga pelosok Jember,” kata Fawait.
Keluhan Wali Murid Picu Pengawasan Ketat
Sebelumnya, sejumlah wali murid mengeluhkan menu MBG selama bulan Ramadhan yang mereka nilai tidak layak dan tidak sesuai dengan harga patokan program, yakni sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Keluhan tersebut mendorong Pemkab Jember memperketat pengawasan agar kualitas makanan tetap terjaga dan tujuan utama program gizi nasional benar-benar tercapai.
Dengan pembentukan Satgas pengawas, Pemkab Jember berharap seluruh SPPG menjalankan fungsi secara optimal, baik dalam menjaga mutu gizi anak-anak maupun dalam menggerakkan ekonomi lokal berbasis komunitas. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar