Ilustrasi: Viralterkini.id Viralterkini.id – Otoritas Jasa Keuangan mencatat peningkatan penyaluran kredit oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada awal 2026. Kredit tersebut mengalir untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pembiayaan usaha kecil hingga sektor perumahan dan program sosial.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat.
“Hingga Januari 2026, penyaluran KUR mencapai Rp21,81 triliun kepada sekitar 369 ribu debitur,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, pada Rabu (18/3/2026).
Selain KUR, kredit perumahan subsidi juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. OJK mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi mencapai Rp235,91 triliun atau tumbuh 9,73% secara tahunan.
Di sisi lain, perbankan juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga awal 2026, pembiayaan program tersebut mencapai Rp1,21 triliun yang mencakup sekitar 1.373 dapur layanan di berbagai daerah.
Pemerintah juga telah merealisasikan Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun sejak November 2025 untuk menjaga likuiditas sistem keuangan.
OJK terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk memastikan penyaluran kredit tetap sehat. Dian menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan stabilitas sistem keuangan.
“OJK senantiasa berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta menjalin komunikasi aktif dengan industri perbankan,” jelasnya.
Ia menilai berbagai program pemerintah tersebut mampu meningkatkan likuiditas perbankan, menekan biaya dana, serta mendorong pertumbuhan kredit nasional.
Meski demikian, OJK mengingatkan potensi risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) jika bank mempercepat penyaluran tanpa pengawasan yang kuat.
Dian meminta perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran kredit.
“Perbankan harus menjalankan fungsi intermediasi secara efektif dengan kualitas pembiayaan yang terjaga serta didukung manajemen risiko yang terukur sesuai risk appetite,” tegasnya.
Ia juga menilai dukungan terhadap program pemerintah dapat menjadi peluang bagi bank untuk memperluas usaha sekaligus menjaga pertumbuhan kredit.
Di sisi lain, pemerintah berencana memperkuat likuiditas perbankan melalui tambahan penempatan dana. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan rencana penambahan dana sebesar Rp100 triliun ke Himbara.
“Nanti mungkin ditambah Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposito jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel,” ujar Purbaya dalam media briefing, pada Senin (9/3/2026).
Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana Rp200 triliun sejak September 2025 dan memperpanjang masa penempatan hingga September 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa skema baru ini memungkinkan pemerintah menyesuaikan penempatan dana sesuai kebutuhan likuiditas maupun pembiayaan belanja negara.
“Itu dari uang kita sendiri yang belum dibelanjakan. Daripada ditempatkan di bank sentral, perbankan bisa memanfaatkannya untuk mendukung pembiayaan,” jelasnya.
Pemerintah akan mengambil dana tambahan Rp100 triliun dari anggaran belanja yang belum terserap. Skema jangka pendek dan fleksibel memungkinkan pemerintah menarik atau menambah dana sewaktu-waktu.
Meski demikian, Purbaya belum merinci jadwal pasti realisasi penambahan dana tersebut. Ia menyebut telah meminta jajaran internal untuk mengkaji implementasinya.
Dengan kombinasi ekspansi kredit dan tambahan likuiditas, pemerintah berharap sektor perbankan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. (**)



