KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Periksa Karyawan Swasta dan Pejabat Terkait
Viralterkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Terbaru, tim penyidik memeriksa seorang karyawan swasta bernama Sahruldin, Rabu (25/6/2025), guna menelusuri lebih jauh dugaan aliran dana yang mengalir ke yayasan penerima CSR tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengungkap skema penyaluran dana CSR yang dikelola Bank Indonesia, serta ke mana saja dana itu diarahkan.
“Saksi hadir, dan penyidik mendalami terkait dengan aliran dana yayasan penerima CSR Bank Indonesia atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI),” ujar Budi dalam keterangannya dari Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Pemeriksaan terhadap Sahruldin disebut sebagai bagian dari upaya penyidik untuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses distribusi dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
KPK Geledah Kantor BI dan OJK
Penyidikan KPK dalam kasus ini sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah dua kantor penting yang terkait erat dengan mekanisme penyaluran dana CSR, yakni Gedung Bank Indonesia di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penggeledahan di Gedung Bank Indonesia dilakukan pada 16 Desember 2024, sementara Kantor OJK digeledah tiga hari kemudian, tepatnya pada 19 Desember 2024.
Dari dua penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang dinilai penting untuk mengungkap bagaimana alur penggunaan dana CSR dijalankan, serta indikasi adanya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan.
Pemeriksaan Pejabat dan Politikus
Selain memeriksa pihak swasta, KPK juga telah memanggil sejumlah nama dari kalangan pejabat dan anggota legislatif.
Di antaranya adalah anggota DPR RI Heri Gunawan. Rumah Heri sebelumnya digeledah oleh penyidik untuk mencari dokumen atau barang bukti yang dapat mendukung proses penyidikan.
Tak hanya Heri, KPK juga memanggil anggota DPR RI lainnya, Satori, untuk dimintai keterangan terkait keterlibatannya dalam skema penyaluran dana CSR tersebut.
Sementara itu, dari internal Bank Indonesia, KPK telah memeriksa Kepala Divisi PSBI, Hery Indratno. Ia diperiksa selama lima jam oleh tim penyidik tak lama setelah kembali dari ibadah haji.
Pemeriksaan terhadap Hery dilakukan untuk menggali informasi mendalam seputar mekanisme distribusi dana dan prosedur pemilihan yayasan penerima.
Komitmen KPK: Transparansi dan Akuntabilitas Dana CSR
KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam memastikan dana-dana CSR yang berasal dari institusi negara digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Program CSR, termasuk PSBI, seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat keadilan sosial dengan mendanai program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Namun, bila dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal itu menjadi pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Penyaluran dana CSR seharusnya mengikuti prinsip good governance, termasuk dalam hal verifikasi lembaga penerima, transparansi penggunaan dana, serta pelaporan yang akuntabel,” lanjut Budi Prasetyo.
Penyidikan terus diperluas dengan kemungkinan pemanggilan saksi-saksi baru dalam waktu dekat.
Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lainnya disebut sedang dalam proses klarifikasi dan verifikasi keterlibatan mereka dalam program CSR tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut lembaga negara yang memiliki reputasi tinggi seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Skandal yang melibatkan dana sosial tentu menjadi perhatian serius masyarakat, mengingat program tersebut semestinya membantu kelompok rentan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Publik berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
Transparansi dan kecepatan dalam proses penyidikan menjadi hal krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum maupun lembaga keuangan negara.
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi jumlah tersangka atau nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana CSR ini.
Namun, penyidikan yang intensif dan meluas menjadi indikasi bahwa lembaga antirasuah tersebut serius dalam menuntaskan perkara ini hingga tuntas.
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar