Isu Penempatan Sisa Kas APBN di Bank, Purbaya Bilang Begini

Viralterkini.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menempatkan kembali sisa kas APBN di perbankan. Ia menyampaikan hal itu untuk menjawab spekulasi pasar terkait pengelolaan kas negara pada 2026.

Menurut Purbaya, posisi kas negara saat ini masih kuat. Karena itu, pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk menyimpan dana APBN di bank komersial.

Kas Negara Dinilai Masih Aman

Baca Juga

4 hari  lalu

Kapolri Nilai Posisi Polri Ideal di Bawah Presiden

44 M Ary K

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah mengelola kas negara secara hati-hati. Hingga akhir 2025, cadangan kas APBN masih cukup untuk mendukung belanja negara.

Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan tidak ingin terburu-buru mengubah strategi pengelolaan kas. “Sampai sekarang, kami belum melihat urgensinya,” ujar Purbaya dikutip dari CNBC, Selasa (20/1/2026).

Pemerintah Pernah Tarik Dana dari Perbankan

Sebelumnya, pemerintah menarik kembali dana kas negara yang sempat ditempatkan di perbankan. Penarikan tersebut mencapai sekitar Rp75–Rp76 triliun.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Jelang Indonesia Masters 2026, Jonatan Christie Utamakan Istirahat

62 Agung

Purbaya menyebut pemerintah menggunakan dana itu untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara. Langkah tersebut bertujuan menjaga kelancaran arus kas APBN.

Berbeda dengan Kebijakan Tahun Lalu

Purbaya menegaskan kebijakan saat ini berbeda dengan langkah pemerintah pada September 2025. Saat itu, pemerintah memindahkan sekitar Rp200 triliun kas negara dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara.

Pemerintah menempatkan dana tersebut sebagai deposito on call. Tujuannya untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit.

Namun kini, Purbaya memastikan pemerintah tidak merencanakan langkah serupa. Ia menilai kondisi kas negara masih memadai tanpa perlu penempatan tambahan.

Pemerintah Tetap Pantau Kondisi Fiskal

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap memantau kondisi fiskal dan likuiditas. Kementerian Keuangan akan menyesuaikan kebijakan jika situasi ekonomi berubah.

Ia menambahkan pengelolaan kas negara harus tetap fleksibel. Pemerintah ingin menjaga stabilitas fiskal sekaligus kesiapan menghadapi risiko ekonomi global. (**)