Harga Minyak Dunia Naik, Airlangga Segera Temui Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Kredit Foto: Tagar.id Viralterkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menyampaikan laporan mengenai perkembangan ekonomi domestik kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3/2026). Pemerintah menaruh perhatian serius pada dampak konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan rencana tersebut dalam agenda media gathering Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
“Sore nanti Pak Menko kemungkinan akan menyampaikan penjelasan kepada media setelah beliau melapor kepada Presiden,” kata Susiwijono.
Indikator Ekonomi Nasional Masih Stabil
Susiwijono menjelaskan bahwa sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan kondisi yang stabil. Tingkat inflasi nasional masih bergerak dalam kisaran target pemerintah yaitu 3,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Selain itu, sektor industri juga menunjukkan performa positif. Indeks Manufaktur Indonesia atau Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Februari 2026 mencapai 53,8, yang menjadi level tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Ia juga menilai kondisi konsumsi domestik masih relatif kuat. Beberapa indikator seperti indeks penjualan ritel, indeks keyakinan konsumen, serta indikator daya beli masyarakat masih mencerminkan aktivitas ekonomi yang cukup sehat.
“Indikator retail kita, indeks keyakinan konsumen, serta sejumlah indikator daya beli masih menunjukkan kondisi yang cukup baik,” ujar Susiwijono.
Harga Minyak Berpotensi Tekan APBN
Meski indikator makro tetap terjaga, pemerintah melihat potensi tekanan terhadap fiskal negara. Susiwijono menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam asumsi makro APBN 2026, pemerintah menetapkan harga minyak sebesar US$70 per barel. Namun harga minyak global kini telah menembus US$90 per barel.
Ia menjelaskan bahwa setiap kenaikan US$1 per barel dari asumsi tersebut dapat menambah belanja subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp10,3 triliun.
“Jika harga minyak berada di sekitar US$90 per barel, selisihnya sudah mencapai sekitar US$20 dari asumsi APBN,” jelasnya.
Potensi Defisit APBN Membesar
Pemerintah juga memperhitungkan kemungkinan tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas lain. Potensi tambahan pendapatan tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp3,6 triliun hingga Rp3,7 triliun.
Namun angka tersebut tidak sepenuhnya menutup lonjakan belanja subsidi energi. Susiwijono memperkirakan defisit APBN masih berpotensi bertambah sekitar Rp6,7 triliun untuk setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel dari asumsi yang telah ditetapkan.
Jika harga minyak meningkat sekitar US$20 di atas asumsi APBN, tekanan terhadap fiskal negara dapat mencapai lebih dari Rp100 triliun.
Pemerintah Siapkan Strategi Antisipasi
Meski menghadapi potensi tekanan fiskal, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Susiwijono menilai pemerintah memiliki pengalaman menghadapi gejolak harga minyak global pada periode sebelumnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak konflik di Timur Tengah tidak hanya memengaruhi APBN, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor logistik dan rantai pasok global.
Gangguan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz dapat memengaruhi distribusi energi dunia dan meningkatkan biaya logistik internasional.
“Pengalaman sebelumnya menunjukkan kondisi seperti ini tidak hanya memengaruhi APBN, tetapi juga berdampak pada logistik dan rantai pasok global,” kata Susiwijono.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik internasional dan pergerakan harga energi dunia guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
