Enam Provinsi Papua Perkuat Pembangunan Berkelanjutan
Penandatanganan kesepakatan kerjasama 6 Gubernur se-Tanah Papua di Manokwari, Papua Barat (13/02/2026). Kredit Foto: Dok. Humas Kegubernuran Papua Barat Viralterkini.id, Papua – Enam gubernur se-Tanah Papua menandatangani Kesepakatan Bersama Percepatan Pembangunan Berkelanjutan pada 13 Februari 2026 di Manokwari, Papua Barat.
Penandatanganan ini melanjutkan koordinasi pasca pemekaran Provinsi Papua menjadi enam provinsi. Momentum ini muncul setelah Flora Malesiana Symposium XII dan Nature-Based Solutions Conference pada 9–12 Februari 2026.
Selain para ilmuwan, hadir juga perwakilan pemerintah pusat, BRIN, BRIDA, pihak swasta, komunitas, dan pendamping masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi ini menjembatani sains, kebijakan, dan kebutuhan lokal.
Fokus pada Masyarakat Adat dan Konservasi
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menekankan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Ia menyebut target menjaga 70 persen tutupan hutan dan 50 persen kawasan laut–pesisir hanya akan tercapai jika masyarakat adat ikut serta dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.
“Kami berkomitmen menjaga hutan 70 persen dan laut 50 persen. Selain itu, ini memberi manfaat iklim bagi dunia dan masyarakat Papua,” ujar Dominggus.
Ia menambahkan bahwa Tanah Papua adalah surga kecil di bumi yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya harus memberdayakan masyarakat adat dan melindungi hak mereka.
Flora Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Hijau
Tanah Papua memiliki lebih dari 250 kelompok etnik. Mereka hidup berdampingan dengan hutan hujan tropis, sungai, dan pesisir.
Studi Flora Malesiana Symposium XII menunjukkan Papua memiliki lebih dari 13 ribu spesies tumbuhan berpembuluh. Dengan tingkat endemisme 60 persen, Papua menjadi pulau terkaya kedua di dunia setelah Amazon.
Selain itu, riset etnobotani mencatat masyarakat memanfaatkan ratusan spesies tanaman. Contohnya, sagu untuk pangan pokok, pandan untuk anyaman dan atap rumah, serta puluhan tumbuhan sebagai obat tradisional.
Dengan dukungan riset, akses pasar, dan kebijakan afirmatif, flora lokal dapat menjadi penggerak ekonomi hijau. Akibatnya, warga dapat memperoleh pekerjaan dan tetap menjaga lingkungan hidup.
Piagam Kerja Sama dan Strategi “Satu untuk Enam”
Kesepakatan ini mencakup sembilan poin, termasuk menjaga 70 persen hutan, memperkuat kolaborasi lintas provinsi, dan menempatkan masyarakat adat sebagai subyek utama pembangunan.
Selain itu, dibentuk Forum Perencanaan Satu Papua untuk menyinkronkan pembangunan antarprovinsi.
Dominggus menyebut semangat kesepakatan ini adalah “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu”. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis menuju Visi Papua Emas 2041 dan Papua 2100.
Dengan demikian, pembangunan berjalan adil, inklusif, dan tetap menjaga alam serta hak masyarakat adat.
Sains dan Konservasi Mendukung Kebijakan
Simposium ini juga meluncurkan buku Palms of New Guinea karya Prof. Charlie Heatubun dan tim peneliti botani, didukung Royal Botanic Gardens, Kew.
Buku ini mendokumentasikan relasi manusia Papua dengan tumbuhan, termasuk pemanfaatan palem untuk pangan, bahan bangunan, anyaman, dan ritual adat.
Selain itu, ratusan peneliti botani membahas hasil riset lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini mendorong kebijakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Studi etnobotani juga menunjukkan pemanfaatan pandan di pesisir Papua Barat untuk anyaman, atap rumah, alat tangkap ikan, dan pangan olahan seperti sirup dan selai.
Di sisi lain, perubahan iklim, abrasi, dan alih fungsi lahan mengancam keberlanjutan flora ini. Namun, masyarakat Ma’ya di Raja Ampat berhasil mengelola kawasan konservasi perairan dengan berbasis tata kelola adat.
Model nature-based solutions ini tidak hanya menjaga hutan dan terumbu karang, tetapi juga membuka peluang pariwisata yang memberi manfaat ekonomi bagi warga. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar