DPRD Halteng Tata Ulang Kuota Tol Laut, Prioritaskan Pengusaha Lokal dan Berantas Consignee Fiktif
Wakil Ketua Komisi II DPRD Halteng, Nofiyanty Anwar, saat memberikan penjelasan tegas terkait reformasi distribusi kuota Tol Laut dalam Rapat Dengar Pendapat di Weda, 11/02/2026. Foto: ist Viralterkini.id, Weda – Komisi II DPRD Halmahera Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) strategis bersama Disperindag dan pelaku usaha (consignee) di Weda, Rabu (11/02).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut nyata dari kunjungan kerja Komisi II ke kantor pusat PT Themas Cabang Surabaya pada 4 Februari lalu.
Rapat tersebut secara khusus membedah problematika kuota, mekanisme pembagian, hingga pengawasan distribusi kontainer pada Program Tol Laut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Halteng, Nofiyanty Anwar, menekankan bahwa transparansi tata kelola adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas harga barang di pasar.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II secara resmi menerbitkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya adalah reorganisasi pembagian kontainer.
Kebijakan ini mewajibkan prioritas utama diberikan kepada pelaku usaha lokal agar menjadi aktor utama ekonomi di daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa kuota Tol Laut ini benar-benar dinikmati oleh pengusaha lokal kita, bukan hanya pihak tertentu saja. Reorganisasi ini sangat penting agar distribusi barang kebutuhan pokok ke masyarakat menjadi lebih lancar dan harganya tetap stabil,” ujar Nofiyanty Anwar dalam sela-sela rapat tersebut.
Menurutnya, keberpihakan pada pengusaha lokal akan memperkuat struktur ekonomi daerah secara signifikan.
Rekomendasi selanjutnya berfokus pada filterisasi data pelaku usaha guna memberantas keberadaan consignee fiktif yang merusak sistem.
“Langkah tegas akan kami ambil dengan melakukan verifikasi faktual ke toko dan gudang penampung. Kami tidak ingin subsidi negara ini justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki legalitas jelas di lapangan,” tambah Nofiyanty Anwar dengan nada tegas.
Sebagai langkah jangka panjang, Komisi II juga mengeluarkan rekomendasi untuk berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Agenda utamanya adalah mendorong penambahan kuota kontainer Halmahera Tengah yang saat ini berjumlah 68 unit agar ditingkatkan secara signifikan.
Pemerintah daerah optimistis pusat akan memberikan dukungan penuh jika sistem distribusi di daerah sudah terbukti rapi, jujur, dan akuntabel.
Melalui implementasi rekomendasi RDP tersebut, stabilitas harga barang di Halmahera Tengah diyakini akan semakin kokoh dari hulu ke hilir.
Sinergi ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD dalam menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Reformasi logistik ini diharapkan menjadi tonggak kemajuan dalam optimalisasi fasilitas negara yang transparan demi kesejahteraan rakyat Halmahera Tengah. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar