Dedi Mulyadi Pastikan Pinjaman Daerah Lunas Sebelum 2030

Viralterkini.id, Jabar – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah kepada Bank BJB tidak berkaitan dengan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor.

Ia menyatakan program pembebasan pajak justru meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Kemenkum Maluku–Unpatti Perkuat Kerja Sama Program KKN

45 Arthur

Menurut Dedi, kebijakan tersebut berhasil menarik kembali 1,4 juta wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

Lonjakan kepatuhan itu berdampak langsung pada kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Teduh di Masa Tua: Saat Jumah Rajak Menjemput Martabat di Atap Baru Patani Utara

292 Dano

Dedi menjelaskan bahwa program keringanan pajak memberi efek psikologis dan ekonomi bagi masyarakat. Banyak pemilik kendaraan yang sebelumnya menunggak pajak akhirnya kembali membayar setelah pemerintah memberikan insentif pembebasan denda dan sanksi administratif.

Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperluas basis pajak sekaligus memperkuat kas daerah tanpa menekan masyarakat dengan tarif baru.

Dana Bagi Hasil Tertunda Jadi Pemicu Utama Pinjaman

Dedi mengungkapkan bahwa opsi pinjaman muncul sebagai langkah antisipasi atas tersendatnya aliran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menyebut ada dua faktor besar yang memengaruhi likuiditas keuangan daerah.

Pertama, pemerintah pusat masih memiliki kewajiban DBH pajak periode 2023–2025 kepada Jawa Barat dengan nilai sekitar Rp1,5 triliun.

Kedua, pemerintah pusat menunda penyaluran DBH pajak tahun 2026 senilai Rp2,430 triliun.

“Jumlah dana yang tertunda dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melampaui Rp3 triliun,” kata mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Proyek Strategis Tetap Berjalan Meski Dana Tersendat

Dedi memastikan seluruh proyek strategis Jawa Barat tetap berjalan sesuai jadwal meskipun pemerintah daerah menghadapi tekanan arus kas.

Pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa proyek besar yang tetap berjalan antara lain:

• Pembangunan Jalan Puncak II dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun
• Underpass Cimahi dengan nilai sekitar Rp150 miliar
• Underpass Citayam (Depok) dengan anggaran sekitar Rp170 miliar
• Jembatan Layang Bulak Kapal (Bekasi) dengan nilai sekitar Rp270 miliar

Dedi menilai proyek-proyek tersebut harus terus berjalan karena berperan penting dalam mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah penyangga Jakarta.

Janji Pelunasan Pinjaman Sebelum 2030

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi itu menegaskan bahwa jika pemerintah daerah benar-benar mengambil pinjaman, ia akan menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut dalam masa kepemimpinannya.

Ia menetapkan batas waktu pelunasan maksimal hingga tahun 2030 agar pinjaman tidak menjadi beban bagi gubernur berikutnya.

“Andai kata pinjaman itu terjadi, pinjaman hanya berlaku pada masa saya memimpin. Semua akan lunas maksimal tahun 2030 dan tidak akan membebani kepemimpinan periode berikut,” tegasnya.

Masih Tahap Kajian dan Analisis Risiko

Hingga kini, rencana pinjaman daerah tersebut masih berada dalam tahap kajian mendalam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan analisis risiko fiskal untuk memastikan langkah tersebut tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

Dedi menyatakan pemerintah provinsi akan mengambil keputusan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan bayar, kondisi APBD, serta kepentingan pembangunan daerah.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal Jawa Barat di masa depan. (**)