Board of Peace Dinilai Tak Mendukung Palestina, Jaringan Gusdurian Sampaikan Sikap

Viralterkini.id – Jaringan Gusdurian Indonesia menilai Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mencerminkan upaya nyata untuk mendorong kemerdekaan Palestina.

Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, menyatakan inisiatif tersebut justru berpotensi memperkuat dominasi politik global dengan membawa narasi perdamaian sebagai legitimasi kebijakan tertentu.

Baca Juga

6 hari  lalu

PBSI Terima Bantuan Peralatan Gym dan Sport Science dari Kemenpora, Perkuat Pelatnas Menuju Olimpiade 2028

58 M Ary K

“Gagasan ini bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina dan lebih mencerminkan kepentingan politik imperial yang dibungkus dengan istilah perdamaian,” ujar Alissa dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin (2/2/2026).

Atas dasar itu, Jaringan Gusdurian Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam Board of Peace bentukan pemerintahan Amerika Serikat tersebut.

“Mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak terlibat dalam Board of Peace,” demikian pernyataan organisasi tersebut.

Baca Juga

3 hari  lalu

PDIP Menanggapi Pengunduran Diri Dirut BEI dan Pejabat OJK, Dinilai Jadi Teladan Kepemimpinan

98 M Ary K

Jaringan Gusdurian menilai keberadaan BoP tidak sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya prinsip politik luar negeri yang mengedepankan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tulis Jaringan Gusdurian.

Sebagai alternatif, organisasi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil dan berkelanjutan.

Namun demikian, mereka menekankan bahwa keterlibatan melalui PBB harus disertai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan yang jelas kepada rakyat Palestina.

Selain itu, Jaringan Gusdurian juga mengajak kelompok masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

“Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina dan mengawal kebijakan negara agar tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan keadilan,” demikian pernyataan mereka. (**)