APBN 2025 Diuji Tekanan Ekonomi, Ini Catatan Menteri Keuangan

Viralterkini.id – Pemerintah resmi menutup pembukuan APBN 2025 pada pukul 23.59 WIB, 31 Desember 2025. Sepanjang tahun anggaran tersebut, penerimaan negara—khususnya dari sektor pajak—mengalami tekanan, sementara belanja negara tetap mencatatkan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, defisit fiskal dipastikan tidak melampaui ambang batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Gambaran awal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai memimpin rapat Asset and Liability Committee (ALCo) di Kementerian Keuangan, menjelang pergantian tahun anggaran 2026.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Tersangka Korupsi Kuota Haji Belum Juga Diumumkan, Ada Apakah KPK?

80 M Ary K

Kendati telah memberikan sinyal umum, Purbaya belum membeberkan secara rinci realisasi APBN 2025. Ia menyebut pemerintah akan menyampaikan laporan resmi dalam konferensi pers pada pekan berikutnya.

“Realisasi APBN 2025 akan kami sampaikan secara lengkap minggu depan,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Ia menegaskan, hingga rapat ALCo terakhir, pelaksanaan APBN masih berada dalam jalur yang direncanakan dan relatif terkendali. “Secara umum kinerja APBN berjalan sesuai rencana dan terus kami pantau sampai penutupan kas,” katanya.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Proyek Tanggul Sungai Tallo Rp44,8 M Kota Makassar Disorot DPRD, Dugaan Korupsi dan “Tali Asih” Mencuat

93 Arthur

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai pengelolaan APBN 2025. Berikut rangkumannya:

Pertama, kekhawatiran menjelang tutup tahun.
Purbaya mengakui dirinya sempat diliputi rasa cemas menjelang penutupan tahun anggaran. Ia bahkan mengaku sulit tidur karena memikirkan kemungkinan penerimaan negara yang meleset atau munculnya lonjakan belanja tak terduga.

“Saya kira menjelang 31 Desember sudah tenang, ternyata belum. Masih kepikiran terus, uangnya masuk atau tidak,” ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak terjadi guncangan besar pada sisi belanja maupun penerimaan.

Kedua, penerimaan negara di bawah target.
Dari sisi pendapatan, Purbaya mengakui realisasinya tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dalam UU APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Hingga akhir tahun, penerimaan negara diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp2.865,5 triliun.

Penerimaan pajak menjadi kontributor utama shortfall tersebut. Dari target Rp2.189,31 triliun, realisasinya diperkirakan sekitar Rp2.076,9 triliun. Menurut Purbaya, kondisi ekonomi nasional yang tertekan pada sembilan bulan pertama 2025 turut memengaruhi capaian tersebut.

“Pendapatan memang sedikit di bawah proyeksi awal, sehingga defisit menjadi lebih lebar. Rinciannya akan kami jelaskan minggu depan karena angkanya masih bergerak,” ujarnya.

Ketiga, belanja negara tetap meningkat.
Di tengah tekanan pendapatan, belanja negara justru menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Purbaya menyebut pertumbuhan belanja berada di kisaran 4–5 persen.

Dalam UU APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, naik 8,9 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan hingga akhir tahun, realisasi belanja diperkirakan mencapai Rp3.527,5 triliun atau sekitar 97,4 persen dari target.

“Belanja tumbuh cukup baik dibanding tahun lalu. Tidak sampai dua digit, tapi masih menunjukkan kinerja yang solid,” kata Purbaya.

Keempat, defisit fiskal melebar namun aman.
Kombinasi pendapatan yang melemah dan belanja yang tetap tumbuh membuat defisit APBN 2025 melebar dari rencana awal. Namun, Purbaya menegaskan defisit tersebut tetap berada dalam batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

Dalam APBN 2025, defisit ditetapkan sebesar 2,53 persen dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun. Sementara outlook semester I-2025 memperkirakan defisit berpotensi naik menjadi Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB.

“Defisit memang lebih besar dari rencana awal, tapi kami pastikan tidak melampaui batas 3 persen. Kami juga terus berkoordinasi dengan DPR,” ujarnya.

Kelima, penarikan kembali dana penempatan pemerintah.
Untuk menjaga kelancaran belanja negara, Purbaya juga menjelaskan pemerintah telah menarik kembali sebagian dana hasil penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia yang sebelumnya disalurkan ke perbankan.

Sejak 12 September 2025, total dana yang ditempatkan mencapai Rp276 triliun, tersebar di lima bank Himbara—BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI—serta satu bank pembangunan daerah, Bank DKI. Dari jumlah tersebut, Rp76 triliun telah ditarik kembali secara bertahap dan digunakan untuk membiayai belanja negara pada akhir tahun anggaran.

“Penarikannya dilakukan pelan-pelan. Dana yang ditarik langsung dibelanjakan kembali, sehingga tetap berputar di sistem perekonomian,” jelas Purbaya. (gn)