Kalkulasi Geopolitik Kawasan dalam Perjanjian Politik Jokowi, Prabowo dan SBY

Catatan Diplomasi Politik Pelaut Nusaantara  (Direktur Executive Trust Indonesia , Azhari Ardinal)

Tidak banyak yang menyadari apa yang sedang terjadi ditengah proses perhitungan real qount nya KPU paska pencoblosan pemili Presiden dan Legislatif 14 februari yang lalu. Salah satunya adalah intrik dan perjanjian di balik layar politik konservatif yang mengubah arah aliansi strategik dan mendefinisikan ulang para pengendali politik di Indonesia. Komunikasi strategik yang tergolong sangat instan pun terjadi antara semua pihak dengan presiden incumbent dua periode Joko Widodo, seakan pertarungan sarkastik didebat kandidat calon presiden itu tidak pernah terjadi.

Namun bisa dipahami kemenangan paslon nomer dua versi quick count menggambarkan betapa kekuatan kolaborasi Prabowo, Jokowi dan SBY masih menjadi dasar pragmatis masyarakat dalam pilihan calon presiden kali ini. Berawal dari ketika Jokowi keluar dari PDIP bersama Kaesang yang kemudian disusul oleh Gibran, sebagai awal perjanjian politik baru yang melibatkan Prabowo melawan kekuatan besar yang digawangi Megawati. Jokowi dalam analisa beberapa konsultan politik nasional berani melawan PDIP sebagai partai yang melahirkan dan membesarkannya akibat terus diposisikan sebagai “petugas partai” bahkan saat masa kepresidenan akan berakhir.

Namun dalam diskusi politik di TRUST Indonesia, Azhari Ardinal mengingatkan kepentingan kolaborasi ini juga hadir dari Prabowo yang juga pernah ditinggalkan dalam perjanjian Batu Tulis yang berisi dukungan Megawati terhadap Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2014. Dimana Megawati meninggalkan perjanjian tersebut dengan mendukung Jokowi, yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Karena bagi Prabowo kontrak politik adalah marwah dukungan partai yang sedang diperjuangkan. Walaupun bisa saja perjanjian Jokowi dan Prabowo kali ini memiliki spektrum yang jauh lebih luas dari sekedar bargaining politik semata, tapi terkait juga denga geopolitik kawasan yang menempatkan Indonesia pada perebutan kekuasaan resources para negara adidaya.

Sebagaimana pernyataan Wilson Center US Lucas Meyers bahwa US sendiri sangat concern terhadap posisi tawar politik ini mengingat posisi strategis Indonesia di Asia Pasifik. Walaupun kebijakan luar negeri Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok kemungkinan besar tidak akan banyak berubah namun kebijakan luar negeri yang independen dan aktif terhadap kekuatan luar akan semakin meningkat. US menilai hubungan keamanan masih menjadi titik terang dalam hubungan AS-Indonesia jika Prabowo mulus dalam pelantikannya. Sebagai lanjutan perjanjian kerjasama pertahanan dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam pengiriman pesawat pengebom B-52H AS, pembelian pesawat tempur F-15 dan kerja sama keamanan maritim desember 2023 lalu.

Disisi lain US memandang hubungan dekat Indonesia dengan China akan terus meningkat seiring akan sangat besarnya pengaruh Jokowi lewat Gibran Rakabuming Raka dalam kabinet. Dimana saat ini saja Tiongkok menurut US telah berhasil melaksanakan investasi ekonominya walaupun seringkali terlambat atau melebihi anggaran. Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) tidak memiliki substansi dengan mengecilnya akses pasar ke Amerika Serikat, sementara Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) senilai $20 miliar berjalan sangat lambat. US percaya pendekatan Prabowo setelah menjadi Presiden nantinya akan sangat berbeda dibanding saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Terutama jika Prabowo akan mempertimbangkan kembali usulan perjanjian perdagangan bebas terbatas mengenai mineral penting dan investasi pada infrastruktur. Meskipun demikian US percaya bahwa penguatan hubungan AS-Indonesia sangat penting mengingat Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan pilar utama Indo-Pasifik. Dan Jokowi tidak akan secara langsung untuk memainkan bidak catur geopolitik strategik terutama terkait konflik kepentingan China dan US terhadap sumber daya energi dari Indonesia. Ditengah gempuran China dalam geopolitk kawasan indo-pasifik yang menggabungkan otokrasi politik dengan pasar bebas, inovasi masyarakat, dan dukungan rakyat.

Salah satu hal penting yang dapat kita pelajari dari perhelatan pilpres 2024 dalam kontes geopolitik kawasan adalah internalisasi pertarungan US dan China dalam pemerintahan ndalam negeri kita. Saat US menegaskan bahwa masyarakat maju harus bebas, demokratis, dan terbuka agar dapat berfungsi secara efisien, maka China justru merespon .. “Kami bukan orang Barat; masyarakat Konfusianisme kita menghargai ketertiban dan arah yang artinya akan mengambil alih pola investasi pembangunan US semenjak kemerdekaan republik Indonesia”. Dan Jokowi melalui Prabowo menginginkan perubahan itu secara holistik dengan mengendalikan perimbangan kekuatan investasi diantara keduanya.

Jokowi baru saja membuktikan bahwa personal branding yang digawangi oleh perhitungan akurat dari para konsultan politik dapat menjadi kunci sukses mengandalikan geopolitik kawasan. Berbeda dengan pemain lama yang lebih cenderung menggandeng para senior dalam intuisi politiknya dan cenderung kehilangan kendali atas perubahan skema politik strategik dan taktis dilapangan. Kemungkinan besar perhelatan pilkada paska pilpres kali ini memiliki keunikan yang sama. Siapa saja yang gagal membaca substansi strategiknya akan kembali menjadi objek yang dikendalikan. Karena dalam politik pada dasarnya kita hanya subjek yang berselancar dalam arus perubahan peradaban, bahkan kita hanyalah objek dari perubahan itu sendiri.

Siapa yang tau jika ternyata PDIP akan kembali berkoalisi dengan Prabowo-Gibran nantinya. Sementara PKB, Nasdem bahkan PKS sudah membangun komunikasi dengan sangat cepat dengan pihak yang menang, bahkan pada saat KPU masih menghitung suara dikecamatan. Bukan lagi masalah ideologi, namun kemampuan untuk merepresentasikan strategi pengendalian ditengah ketidakpastian. Karena masyarakat oportunistik hanya akan percaya pada pemimpin yang bisa menwarkan konsep win win solution yang mengorkestrasi perubahan fundamental dalam alam bawah sadar masyarakatnya. Semoga kepala negara yang akan dilantik nantinya adalah juga pemimpin politik yang mampu menavigasi semua tantangan geopolitik kawasan bagi masa depan politik Indonesia. (sat)