Prabowo mengatakan para koruptor penghambat pembangunan negara. Foto : istViralterkini.id, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menindaklanjuti berbagai laporan mengenai penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para direktur utama BUMN strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat secara khusus membahas langkah penertiban dan penguatan pelaksanaan tiga program prioritas pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Teddy.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima program.
Pemerintah juga akan menindaklanjuti laporan mengenai SPPG yang dinilai tidak menjalankan pelayanan sesuai ketentuan. Penertiban diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu kualitas maupun keberlanjutan program prioritas tersebut.
Selain mengevaluasi pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo mengarahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Koperasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi sarana distribusi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu berperan sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui pelayanan yang lebih baik, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden juga meminta pemerintah mempercepat penataan Kampung Nelayan Merah Putih. Penataan tersebut diarahkan untuk menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, tertata, serta mampu mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Pada akhir rapat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah harus dilaksanakan secara disiplin, tepat sasaran, dan terbebas dari segala bentuk penyimpangan.
Presiden juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan di luar tujuan yang telah ditetapkan.
“Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah,” ucap Teddy menyampaikan arahan Presiden.
Evaluasi terhadap MBG, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program prioritas benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan penerima manfaat, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. (ma)