KPK Dalami Konstruksi Perkara Dugaan Pemerasan THR di Pemkab Cilacap
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto : KPK Viralterkini.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk lebih dulu mendalami konstruksi perkara dalam kasus dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Langkah ini dilakukan sebelum penyidik memanggil pihak-pihak terkait, termasuk unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). KPK menilai, pendalaman awal sangat penting untuk memperkuat dasar hukum dalam penanganan perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah memperjelas unsur-unsur perkara secara menyeluruh.
“Kami dalami dulu pokok konstruksi perkaranya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Ia menegaskan, hingga 17 Maret 2026, KPK belum melakukan pemanggilan saksi. Hal ini karena penyidik masih dalam tahap pengkajian mendalam pasca penetapan tersangka.
“Pasca KPK menetapkan tersangka dalam perkara ini, kami belum melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan konstruksi perkara,” jelasnya.
Kasus ini sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang lainnya, serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardoo.
Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan lain yang berkaitan dengan anggaran daerah tahun 2025–2026. Dalam konstruksi perkara, Syamsul disebut menargetkan dana sebesar Rp750 juta dari praktik tersebut.
Sebagian dana itu diduga dialokasikan untuk kebutuhan THR Forkopimda Kabupaten Cilacap, dengan nilai mencapai Rp515 juta. Sementara sisanya diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
Namun, sebelum OTT dilakukan, jumlah dana yang berhasil terkumpul baru mencapai sekitar Rp610 juta. KPK kini terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. (ma)
Pos terkait
Popular Mingguan
