KOSMAK Desak APH Usut Dugaan Mafia Solar Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Rp4 Triliun

Viralterkini.id – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktik penyimpangan distribusi solar subsidi di Sulawesi Selatan.

Dugaan pelanggaran ini disebut telah berlangsung selama hampir empat tahun dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp4 triliun.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Malut United Waspadai Kebangkitan Bhayangkara di Stadion Gelora Kie Raha

87 M Ary K

KOSMAK menilai praktik tersebut melibatkan jaringan luas yang terdiri dari pengusaha besar, tokoh politik, serta sejumlah oknum pejabat daerah.

Kelangkaan Solar Masih Terjadi di Lapangan

Koordinator KOSMAK, Ronald Lobloby, mengungkapkan bahwa peningkatan kuota solar subsidi di Sulawesi Selatan tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Nelayan, petani, sektor transportasi, hingga layanan publik masih kesulitan mendapatkan solar.

Baca Juga

6 hari  lalu

15,3 Juta Warga Usia Produktif Masih Tanpa Rekening Bank, LPS Pasang Target Turunkan Angka Unbanked

62 Arthur

Ia menyoroti antrean panjang kendaraan di SPBU yang terjadi secara berulang sejak 2021 hingga 2025, terutama pada kendaraan angkutan barang dan truk logistik.

“Situasi ini menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola distribusi solar subsidi. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil,” ujar Ronald dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Diduga Dijual ke Industri Tambang

KOSMAK menyebut salah satu pihak yang diduga berperan penting dalam praktik tersebut berinisial IM, pemilik dua perusahaan di Makassar, yakni PT SEA dan PT LDS.

Menurut temuan sementara, solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru dialihkan ke perusahaan pertambangan dan sektor industri di wilayah Morowali Utara dengan harga lebih rendah dari ketentuan pemerintah.

Ancaman Pidana Enam Tahun Penjara

Ronald menegaskan bahwa perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

“Kami meminta penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.

Dorong Penelusuran Aliran Dana

KOSMAK mengaku telah mengantongi sejumlah bukti awal berupa catatan transaksi, dokumen elektronik, serta keterangan ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang saling menguatkan.

Koalisi ini mendorong aparat penegak hukum menggunakan metode scientific crime investigation serta penyidikan konvensional untuk mengungkap seluruh rantai distribusi, mulai dari pembelian, pengangkutan, hingga penjualan kembali solar subsidi tersebut.

Selain itu, KOSMAK juga meminta penyidik menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang mungkin terkait dengan kasus ini. (**)