Bertemu Prabowo, Abraham Samad Juga Ungkap Dugaan Rekayasa TWK Era Firli Bahuri
Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015. Kredit Foto: Manaberita.com Viralterkini.id – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan jalannya pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional yang berlangsung selama sekitar lima jam di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Pertemuan tersebut digelar pada Jumat sore hingga malam, 30 Januari 2025. Samad mengatakan dirinya diundang dalam kapasitas sebagai mantan pimpinan KPK bersama beberapa tokoh lain dari kalangan pemerintah dan akademisi.
52 Agung“Saya diundang sebagai mantan Ketua KPK. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar tujuh orang. Dari pemerintah yang hadir Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Pak Sjafrie, dan Mayjen (Purn) Zacky Makarim. Dari kalangan akademisi ada Prof. Siti Zuhro dari BRIN, dan beberapa tokoh lain,” ujar Abraham Samad kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/2/2025).
Menurut Samad, pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun sarat pembahasan strategis. Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah agenda pemerintah, termasuk hasil partisipasinya dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.
“Pak Prabowo menyampaikan cukup panjang tentang program-program pemerintah, penyelamatan sumber daya alam, dan juga hasil pertemuan di Davos. Suasananya santai, banyak bercanda, tapi diskusinya serius. Lima jam terasa lama, tapi sebenarnya cepat karena kami bahkan tidak sempat makan malam,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Samad mengaku diminta memberikan pandangan terkait upaya meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menilai pemberantasan korupsi harus menyentuh akar persoalan agar berdampak nyata.
“Saya sampaikan bahwa pemberantasan korupsi selama ini belum menyentuh akar masalah. Kalau ingin IPK naik, kita harus punya roadmap pemberantasan korupsi yang jelas dan efektif,” ujar Samad.
Ia juga merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menekankan empat fokus utama, yakni penyuapan pejabat asing (foreign bribery), perdagangan pengaruh (trading in influence), pengayaan elite (elite enrichment), serta suap di sektor swasta (commercial bribery).
Dalam diskusi tersebut, Prabowo juga mempertanyakan kondisi KPK yang dinilai tidak sekuat masa lalu. Menurut Samad, salah satu penyebabnya adalah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang mengubah posisi kelembagaan KPK menjadi berada di rumpun eksekutif.
“UNCAC mengatur bahwa lembaga antikorupsi harus independen. Setelah revisi UU KPK, independensi itu berkurang. Seharusnya Indonesia mengikuti komitmen yang sudah ditandatangani dalam UNCAC,” tegas Samad.
Ia juga menyinggung proses rekrutmen pimpinan KPK sebelumnya yang dinilai mengabaikan masukan publik, termasuk saat pemilihan pimpinan pada periode Firli Bahuri.
“Banyak peringatan dari masyarakat dan internal KPK bahwa ada calon yang tidak layak, tapi tetap dipilih. Ini menunjukkan masalah serius dalam proses seleksi, dan dampaknya sangat besar terhadap integritas lembaga,” ujarnya.
Selain itu, Samad mengkritik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyebabkan 57 pegawai KPK diberhentikan. Ia menilai TWK menjadi alat untuk menyingkirkan pegawai yang justru memiliki integritas tinggi.
“TWK itu menurut saya adalah rekayasa pimpinan KPK sebelumnya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas,” katanya.
Topik reformasi kepolisian juga menjadi bagian dari diskusi. Samad menyebut seluruh peserta pertemuan sepakat bahwa reformasi Polri merupakan kebutuhan mendesak.
Isu penyelamatan sumber daya alam (SDA) turut dibahas seiring dibentuknya Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara. Samad mengatakan fokus pemberantasan korupsi seharusnya juga diarahkan pada sektor SDA karena berdampak langsung pada penerimaan negara.
“Kalau ingin pendapatan negara meningkat, maka sumber daya alam harus diselamatkan dari praktik korupsi. Ini dulu pernah kami lakukan saat saya memimpin KPK, hanya saja waktu itu belum ada satgas khusus,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menjelaskan posisi Indonesia terkait Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Samad, Prabowo menegaskan keikutsertaan Indonesia tidak bersifat mutlak.
“Beliau menyampaikan bahwa Indonesia bergabung, tetapi tidak harga mati. Jika ternyata merugikan rakyat Palestina dan Gaza, Indonesia bisa menarik diri,” ungkap Samad.
Menutup diskusi, Prabowo disebut menyampaikan komitmen keras untuk menghadapi oligarki yang dinilai merusak pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Pak Prabowo bilang akan mengejar oligarki yang merampok sumber daya alam negara. Siapa pun, termasuk yang disebut-sebut sebagai ‘sembilan naga’, akan dikejar dan tidak akan diajak bernegosiasi. Itu komitmen yang beliau sampaikan kepada kami,” ujar Samad. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar