Ahok Guncang Sidang Tipikor Pertamina, Minta Jaksa Periksa hingga Kementerian BUMN dan Presiden

Viralterkini.id, JAKARTA – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memicu kegaduhan dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dengan nada tegas, Ahok mendesak jaksa penuntut umum agar tidak berhenti pada pemeriksaan teknis, melainkan menelusuri dugaan keterlibatan hingga ke level Kementerian BUMN dan Presiden.

Baca Juga

4 hari  lalu

Integrasi ESG: IWIP Perkuat Ketahanan Infrastruktur Air Bersih di Halmahera Tengah

205 Dano

Pernyataan keras Ahok disampaikan saat ia mempertanyakan pencopotan sejumlah direksi Pertamina yang dinilainya berintegritas tinggi, seperti Djoko Priyono, mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta Mas’ud Khamid, mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga.

“Kenapa orang yang mau melakukan pembenahan justru dicopot? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim. Pernyataan tersebut langsung disambut sorak sorai pengunjung sidang.

Menurut Ahok, Djoko dan Mas’ud justru didepak ketika berupaya membenahi sistem tata kelola dan menolak menandatangani kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ia menilai persoalan di tubuh Pertamina bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan masalah sistemik yang melibatkan kebijakan dari otoritas lebih tinggi.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dinas Pangan Papua Akui Koordinasi Dapur MBG Masih Lemah

57 Arthur

Akar Masalah Tata Kelola Minyak
Dalam kesaksiannya, Ahok menyoroti lemahnya prinsip meritokrasi dalam penunjukan direksi di lingkungan BUMN. Ia menyebut “borok” di Pertamina muncul akibat ketidakterbukaan dan intervensi terhadap jajaran direksi yang berupaya menjaga integritas.

Beberapa poin utama yang disampaikan Ahok di persidangan antara lain ketidakterbukaan proses impor minyak mentah oleh fungsi Integrated Supply Chain (ISC) dan PT KPI pada periode 2018–2023, adanya tekanan terhadap direksi agar meloloskan transaksi bermasalah, serta keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan minyak mentah yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Sidang juga menyoroti peran mitra usaha seperti Trafigura Pte. Ltd. dan Trafigura Asia Trading dalam pengadaan minyak mentah yang diduga mendapat perlakuan istimewa.

Dugaan Penyimpangan Impor Minyak Mentah
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan impor minyak mentah sepanjang 2018–2023 yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Berdasarkan dokumen dakwaan jaksa, terdapat sejumlah pelanggaran hukum, mulai dari penyimpangan prinsip transparansi dan etika pengadaan, pengistimewaan mitra usaha tertentu, hingga tekanan terhadap direksi untuk menandatangani dokumen yang melanggar tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Jaksa juga membagi dugaan penyimpangan tersebut ke dalam dua periode, yakni saat pengadaan berada di bawah fungsi ISC Pertamina pada Januari 2018–September 2020, serta ketika tanggung jawab beralih ke subholding PT KPI pada Oktober 2020–Desember 2023.

Dugaan korupsi ini dinilai berdampak langsung pada operasional kilang nasional, baik dari sisi harga maupun kualitas minyak mentah yang diimpor, sehingga meningkatkan biaya produksi dan berpotensi merugikan negara di sektor energi.

Pujian Ahok untuk Direksi Berintegritas
Menanggapi isu integritas, Ahok menyampaikan pujian khusus kepada Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid. Ia menyebut keduanya sebagai direktur utama terbaik yang pernah dimiliki Pertamina karena berani bekerja untuk memperbaiki produksi kilang dan tata kelola Patra Niaga.

“Bagi saya, dua saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Semua yang saya arahkan, mereka kerjakan,” kata Ahok.

Ia menambahkan, Mas’ud bahkan memilih risiko dicopot dari jabatan ketimbang menandatangani dokumen pengadaan yang menyimpang.

Dalam kesaksiannya, Ahok juga menyebut Djoko sebagai “orang kilang” karena pemahamannya yang mendalam terkait kelemahan dan kebutuhan kilang, yang kerap ia sampaikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Kesaksian Ahok dinilai telah menggeser fokus publik dari persoalan teknis pengadaan minyak mentah menjadi isu reformasi struktural dan integritas tata kelola di tubuh BUMN, khususnya PT Pertamina (Persero). (ma)