Viralterkini.id – Pemerintah pusat didorong untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Tanah Papua sebagai fondasi utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Komite Eksekutif Papua (KEP) dalam pertemuan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta.
Anggota Komite Eksekutif Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa ketersediaan listrik menjadi prasyarat penting bagi masuknya investasi dan pengembangan potensi ekonomi Papua yang selama ini masih tertahan.
“Kalau pemerintah daerah ditopang secara serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi pasti masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” kata Paulus usai pertemuan tersebut, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan akses listrik tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil.
Menurut Paulus, pembangunan kelistrikan harus diposisikan sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar proyek sektoral. Dengan infrastruktur energi yang memadai, Papua dinilai memiliki peluang besar untuk mengejar ketertinggalan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain persoalan energi, Paulus juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia berharap, koordinasi dengan Bappenas dapat mempercepat realisasi kebijakan pembangunan kelistrikan yang berkelanjutan, merata, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua.
“Papua tidak bisa terus berjalan lambat. Infrastruktur dasar seperti listrik adalah kunci agar pembangunan bergerak lebih cepat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Paulus menambahkan, KEP akan terus mengawal hasil koordinasi tersebut agar masuk dalam perencanaan pembangunan nasional dan diimplementasikan secara konkret di lapangan. (**)
Tidak ada komentar