Uji Nyali RPJMD Ternate 2025–2029: Saat HMI Menagih Janji Tata Kota

Viralterkini.id, TERNATE – Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2025–2029 kini tengah berada di bawah radar kritis mahasiswa.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate secara resmi “menguji” arah kebijakan pembangunan tersebut melalui kajian tematik yang menghadirkan langsung Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Data Pribadi Dicatut Pinjol, Advokat Gugat Pasal Persetujuan UU PDP ke MK

104 Arthur

Forum ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan upaya menagih substansi janji pemerintah terhadap penataan kota yang lebih manusiawi.

Menakar Lima Prioritas di Tengah Efisiensi
Di hadapan kader HMI, Thamrin Marsaoly memaparkan lima isu prioritas yang diklaim sebagai kristalisasi visi-misi kepala daerah dan aspirasi warga melalui Musrenbang.

Fokus tersebut mencakup pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, hingga pertumbuhan ekonomi inklusif.

Baca Juga

4 hari  lalu

Integrasi ESG: IWIP Perkuat Ketahanan Infrastruktur Air Bersih di Halmahera Tengah

204 Dano

Menariknya, Thamrin tidak menampik adanya tantangan efisiensi anggaran yang membayangi penyusunan dokumen strategis ini. Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan finansial tidak boleh membunuh kreativitas pembangunan.

“Efisiensi adalah peluang untuk menciptakan pembangunan yang lebih presisi dan tepat sasaran. Ini bukan hambatan, melainkan tantangan perencanaan,” tegas Thamrin.

Sorotan Tajam: Dari Sampah Hingga Ketimpangan
Respon HMI Cabang Ternate tidak melandai. Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, mahasiswa membidik persoalan hulu hingga hilir. Isu penanganan sampah yang masih menjadi rapor merah bagi wajah Kota Ternate menjadi poin krusial yang diangkat.

Selain itu, HMI menyoroti adanya jurang pemisah antara pembangunan fisik (infrastruktur) dengan kesiapan sistem (suprastruktur) pemerintahan. Ketimpangan ini dinilai menjadi akar penyebab belum maksimalnya pelayanan publik di kota rempah tersebut.

“Kami tidak ingin RPJMD hanya menjadi dokumen administratif yang elitis. Isu sampah dan ketimpangan infrastruktur adalah realitas harian masyarakat yang harus dijawab secara konkret,” tulis Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI dalam catatan kritisnya.

Diplomasi ‘Policy Brief’
Sebagai bentuk kontribusi nyata, HMI Cabang Ternate menyerahkan policy brief atau rekomendasi kebijakan kepada Bappelitbangda. Langkah ini menandai pergeseran gaya pergerakan mahasiswa dari sekadar aksi jalanan menuju diplomasi data dan argumen.

Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Yusril Buang, mengonfirmasi kesiapan organisasinya untuk mengawal dokumen ini hingga ke meja Musrenbang komunitas.

“Ruang partisipatif ini adalah kemenangan kecil bagi demokrasi di Ternate. Kami akan hadir di Musrenbang komunitas untuk memastikan suara masyarakat tidak tercecer dalam proses teknokrasi,” pungkas Yusril.

Keterbukaan Pemkot Ternate dalam menerima kritik ini menjadi preseden penting. Kini, publik menanti sejauh mana gagasan kritis mahasiswa tersebut mampu mengintervensi draf final RPJMD 2025–2029 demi Ternate yang lebih baik. (dano)