Gubernur Papua Usulkan Pembangunan PLBN Waris dan PLBLN Jayapura ke DPR
ubernur Papua Mathius Fakhiri. Foto Kredit: JPNN Viralterkini.id – Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, serta Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura kepada Komisi II DPR RI. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1).
Fakhiri menegaskan, pembangunan PLBN Waris dan PLBLN Jayapura sangat penting untuk memperkuat pelayanan lintas batas sekaligus meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan, baik darat maupun laut.
73 M Ary K“Pembangunan ini bukan hanya soal pelayanan, tetapi juga penguatan pengawasan wilayah perbatasan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kawasan perbatasan Papua tidak lagi seharusnya dipandang sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, arah pembangunan kawasan perbatasan perlu bergeser dari pendekatan inward looking menjadi outward looking, sehingga wilayah perbatasan dapat berkembang sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, sekaligus simbol kehadiran negara.
83 Arthur“Arah pembangunan kawasan perbatasan harus mendorong wilayah tersebut tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi dan interaksi lintas negara,” katanya.
Fakhiri menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai program koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan.
Program tersebut antara lain pembangunan perumahan bagi masyarakat eks pelintas batas (repatrian), penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Keerom, rapat koordinasi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta kajian pengembangan potensi wilayah perbatasan, termasuk rencana pembangunan pasar perbatasan.
Di bidang penegasan dan pengamanan batas wilayah negara, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut, joint verification pelintas batas, serta pemeliharaan pilar batas Negara Kesatuan Republik Indonesia–Papua Nugini.
Dalam rapat tersebut, Fakhiri juga memaparkan sejumlah isu strategis kawasan perbatasan, seperti kerawanan pertahanan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar, penguatan keamanan serta identitas nasional, dan peningkatan kerja sama lintas sektor maupun lintas negara. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar