Menko Perekonomian Airlangga Hartanto di KPK. Kredit Foto: Liputan6.com/Radityo Viralterkini.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026) siang.
Kunjungan tersebut berkaitan langsung dengan strategi pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif dagang agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun langkah negosiasi dagang melalui skema pembelian strategis dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan KPK untuk memastikan pencegahan korupsi sejak tahap awal perumusan kebijakan.
Berdasarkan pantauan wartawan, Airlangga tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.53 WIB. Ia menggunakan mobil Lexus hitam, mengenakan kemeja batik, serta membawa map hitam saat memasuki lobi gedung antirasuah.
Setelah itu, Airlangga langsung menuju ruang pertemuan untuk mengikuti agenda pembahasan bersama pimpinan dan jajaran KPK.
Dalam keterangannya kepada media, Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas penilaian risiko (risk assessment) atas dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres).
Dua Perpres ini mengatur pembelian komoditas strategis dari Amerika Serikat. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus meredam potensi sanksi tarif.
“Masukan terkait risk assessment akan melengkapi Perpres yang sedang kami susun. Pemerintah menyiapkan dua Perpres,” ujar Airlangga.
Pertama, Perpres mengatur pembelian energi oleh Pertamina. Kedua, Perpres mengatur pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia.
Menurut pemerintah, kedua sektor tersebut memiliki nilai strategis tinggi dalam diplomasi ekonomi Indonesia–Amerika Serikat.
Melalui skema pembelian strategis ini, pemerintah menjalankan pendekatan tukar guling diplomasi ekonomi.
Dengan kata lain, Indonesia berupaya menekan dampak kenaikan tarif bea masuk yang berpotensi diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara mitra dagang.
Selain Airlangga, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Kehadiran mereka memperkuat sinyal keseriusan pemerintah dalam mengawal aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan.
Selanjutnya, para pejabat dijadwalkan mengikuti rapat hingga sore hari. Dalam rapat tersebut, KPK memaparkan hasil kajian terkait pencegahan korupsi dalam tata niaga strategis, khususnya pada sektor impor energi dan pengadaan pesawat.
Melalui pendampingan ini, pemerintah berharap dapat meminimalkan risiko hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi nasional. (**)
Tidak ada komentar