APBD Jabar Tinggal Rp500 Ribu, Dedi Mulyadi Tegaskan Fokus Layanan Dasar
Kredit Foto: Kompas Viralterkini.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan APBD hingga tersisa Rp500.000 untuk memenuhi layanan dasar masyarakat. Ia membantah anggapan publik yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah populis.
Dedi menyatakan pemerintah daerah wajib menyelesaikan kebutuhan dasar warga. Ia menilai layanan pendidikan, kesehatan, listrik, dan infrastruktur sebagai tanggung jawab utama pemerintah.
“Sebagian pihak menilai saya menjalankan program populis. Faktanya, kami menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah wajib menjalankan layanan itu,” kata Dedi, Jumat (9/1/2026).
Pemprov Jabar mengarahkan belanja APBD untuk pembangunan sekolah. Pemerintah provinsi memastikan akses pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK. Dedi menilai pembangunan sekolah mencegah krisis ruang kelas saat penerimaan siswa baru.
“Kalau pemerintah provinsi tidak membangun sekolah, persoalan kekurangan ruang kelas akan terus muncul,” ujarnya.
Pemprov Jabar juga memprioritaskan anggaran kesehatan. Pemerintah daerah menghubungkan puskesmas dengan rumah sakit untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.
Dedi menyoroti kondisi ratusan ribu warga Jawa Barat yang belum menikmati akses listrik akibat kemiskinan. Ia menyatakan pemerintah harus menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau ratusan ribu warga Jawa Barat tidak memiliki listrik, lalu pemerintah membiarkannya, negara bersikap abai. Kami memilih menyelesaikan masalah itu,” tegasnya.
Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran untuk irigasi, normalisasi sungai, dan perbaikan jalan. Pemerintah daerah membangun infrastruktur secara menyeluruh dan berkualitas untuk mendukung aktivitas warga.
“Kami membangun jalan dengan hotmix atau beton, melengkapi penerangan jalan umum, dan membangun drainase. Semua itu kebutuhan dasar,” kata Dedi.
Dedi mengajak masyarakat menjaga hasil pembangunan dan mendukung pemenuhan layanan dasar. Ia menilai kepemimpinan harus menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.
“Pemimpin harus menyelesaikan masalah warga agar kebutuhan dasar terpenuhi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bisnis melaporkan Pemprov Jabar mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran APBD 2025 sebesar Rp500.000. Pemerintah daerah menilai angka tersebut menunjukkan efektivitas dan akuntabilitas belanja.
Pemprov Jabar masih mencatat kewajiban belanja pembangunan 2025 senilai Rp621 miliar. Pemerintah daerah merencanakan pelunasan pada 2026.
Dedi memastikan kas daerah tetap aman karena pemasukan Januari 2026 mencapai sekitar Rp2 triliun. Ia menjelaskan dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak masuk secara penuh pada 2025. (Arth)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar